- Sekdin Serahkan SK ASN yang memasuki masa purna tugas
- Pasca Karnaval Pasukan Ungu Gerak Cepat Bersihkan Kota Purworejo
- Dari Karnaval untuk Lingkungan : Bagikan Kompos, Eco Enzim hingga Bibit Tanaman kepada Masyarakat
- Final Checking Persiapan Karnaval Kabupaten Purworejo Dimatangkan
- DLHP Purworejo Laksanakan Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
- Pasukan Ungu Bersihkan Jalur Pasca Karnaval Kemerdekaan Kutoarjo
- Rapat Koordinasi Persampahan Bahas Persiapan Pengelolaan Sampah dari Sumber
- Pasukan Ungu Kumpulkan 1.450 Kilogram Sampah Pasca Karnaval Sekolah
- Pasukan Ungu DLHP Bersihkan Jalur Karnaval Sekolah Pasca Pelaksanaan Karnaval
- DLHP Kabupaten Purworejo Gelar Apel Pagi, Bahas Persiapan Karnaval dan Kinerja Bulan Agustus
DLHP Kabupaten Purworejo Ikuti Pembinaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surakarta

Senin, 22 September 2025, DLHP Kabupaten Purworejo berkesempatan mengikuti kegiatan Pembinaan/Fasilitasi Terhadap Pemerintah Daerah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan difasilitasi oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa yang dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Surakarta, Jawa Tengah, dan diikuti oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi DIY, DLH kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bapperida DIY, Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY,. Adapun agenda yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi:
1. Progres penyusunan RPPLH di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Progres penyusunan RPPLH di wilayah DIY.
3. Hasil pencermatan muatan dokumen RPPLH Provinsi Jawa
Tengah dan DIY.
4. Arahan kebijakan pengharmonisasian dokumen RPPLH.
5. Sinkronisasi dan pengintegrasian RPPLH ke dalam dokumen
perencanaan daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman bersama, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyusunan serta implementasi RPPLH sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2025. Dengan demikian, dokumen RPPLH yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan daerah



