- Kadin Hadiri Pembinaan Serta Penguatan Tata Kelola Kebun Raya Indonesia
- Verifikasi Lapangan Hibah Pokir Tahun Anggaran 2027
- Sosialisasi Peningkatan Keterampilan Pengolahan Sampah Rumah Tangga
- Kegiatan Pembinaan Adiwiyata di SD N Plaosan, SD N Pacekelan, dan SMP N 36 Purworejo
- DWP DLHP Kabupaten Purworejo Gelar Lomba Kerajinan Tangan untuk Peringati Hari Kartini dan Kampanyekan Gaya Hidup Zero Waste
- Rakor Persiapan Penilaian Kampung Iklim Kabupaten Purworejo Tahun 2026
- Pastikan Standart Lingkungan Terpenuhi, DLHP Laksanakan Uji Substansi Dokumen Lingkungan
- Perkuat Budaya Peduli Lingkungan di Sekolah Calon Adiwiyata
- Kolaborasi Gerakan Bersih-Bersih Kawasan Eks Plaza Purworejo
- DLHP Purworejo Laksanakan Pendampingan Awal Program Adiwiyata di Tiga Sekolah
DLHP Kabupaten Purworejo Ikuti Pembinaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Surakarta

Senin, 22 September 2025, DLHP Kabupaten Purworejo berkesempatan mengikuti kegiatan Pembinaan/Fasilitasi Terhadap Pemerintah Daerah tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Kegiatan difasilitasi oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa yang dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Surakarta, Jawa Tengah, dan diikuti oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah, DLHK Provinsi DIY, DLH kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bapperida DIY, Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY,. Adapun agenda yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi:
1. Progres penyusunan RPPLH di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Progres penyusunan RPPLH di wilayah DIY.
3. Hasil pencermatan muatan dokumen RPPLH Provinsi Jawa
Tengah dan DIY.
4. Arahan kebijakan pengharmonisasian dokumen RPPLH.
5. Sinkronisasi dan pengintegrasian RPPLH ke dalam dokumen
perencanaan daerah.
Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman bersama, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyusunan serta implementasi RPPLH sesuai dengan PP Nomor 26 Tahun 2025. Dengan demikian, dokumen RPPLH yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan daerah



