Asesmen Laboratorium Lingkungan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan pengujian lingkungan dan penguatan sistem manajemen laboratorium

Jumat, 13 Februari 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan asesmen Laboratorium Lingkungan sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan pengujian lingkungan dan penguatan sistem manajemen laboratorium secara berkelanjutan.

Asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 12–13 Februari 2026, dengan menghadirkan tim asesor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Tim asesmen terdiri atas Milla Septiana W selaku Ketua Tim Asesor, dan Arum Prajanti selaku Anggota Asesor. Kehadiran tim asesor KAN menjadi bagian penting dalam proses evaluasi independen guna memastikan bahwa seluruh sistem dan proses teknis telah berjalan sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, asesmen mencakup pemeriksaan dokumen sistem manajemen mutu, peninjauan kebijakan dan sasaran mutu, evaluasi pengendalian dokumen dan rekaman, serta verifikasi penerapan prosedur operasional standar (POS) di laboratorium. Selain itu, dilakukan pula peninjauan terhadap kompetensi dan kualifikasi personel, pengendalian peralatan, ketertelusuran pengukuran, jaminan mutu hasil pengujian, hingga penanganan sampel dan pelaporan hasil uji.

Kegiatan asesmen juga diisi dengan sesi klarifikasi, diskusi teknis, serta penyampaian temuan dan rekomendasi perbaikan. Proses ini menjadi sarana pembinaan yang konstruktif bagi Laboratorium Lingkungan DLHP untuk terus melakukan penyempurnaan sistem dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kepala DLHP Wiyoto Harjono, S.T., menyampaikan bahwa asesmen ini bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga integritas dan kualitas layanan pengujian lingkungan. Dengan sistem manajemen mutu yang kuat dan proses pengujian yang terstandar, laboratorium diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.