Sinergi DLHP dan HNSI diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan Nelayan

Rabu, 4 Februari 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo melalui Bidang Perikanan dan Penyuluh Perikanan, bersama dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DPC Kabupaten Purworejo, melaksanakan kegiatan Reorganisasi Kepengurusan Periode 2026–2031. Kegiatan ini diselenggarakan di Sekretariat HNSI DPC Purworejo, Desa Ukirsari, Kecamatan Grabag.

Reorganisasi kepengurusan ini memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan fungsi dan peran HNSI sebagai wadah aspirasi nelayan, sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan struktur organisasi HNSI DPC Purworejo semakin tertata, efektif, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi nelayan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan reorganisasi tersebut dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan periode sebelumnya sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan, pembahasan visi, misi, serta arah kebijakan organisasi ke depan, hingga proses penetapan kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi selama periode 2026–2031.

Melalui kehadiran dan pendampingan dari DLHP Kabupaten Purworejo, khususnya Bidang Perikanan dan Penyuluh Perikanan, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan organisasi nelayan. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan HNSI, memperkuat peran nelayan dalam pembangunan sektor perikanan, serta mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Purworejo.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru melalui kegiatan reorganisasi ini, HNSI DPC Purworejo Periode 2026–2031 diharapkan dapat menjalankan program kerja secara lebih terarah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan nelayan, serta berkontribusi aktif dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan.