Peningkatan kapasitas personil dalam penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 Kabupaten Purworejo
Kamis (25/7) Dinas Lingkungan Hidup & Perikanan (DLHP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo P3E Jawa mengadakan kunjungan ke P3E Jawa yang berkantor di Jogjakarta. Rombongan berjumlah 6 (enam ) dipimpin oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan (Tri Nurjanah, S.PT) yang diterima oleh Kasubid Kasubid Penerapan Fasilitasi PPE (Erika Hendra Wijayatna,S.Hut,M.Eng.M.Sc).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil dalam penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 skala Kabupaten Purworejo yang meliputi metode pengumpulan data dan informasi, tata cara identifikasi dan analisis risiko kedaruratan, penentuan infrastruktur dan fungsi penanggulangan sesuai potensi bahaya yang dihadapi, serta pembagian peran antara DLHP, BPBD serta OPD lain.
Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk segera menyusun Program Kedaruratan karena menyadari adanya potensi bahaya di wilayahnya. Hal senada juga disampaikan Pak Rio (Perwakilan BPBD). Penyusunan Program Kedaruratan di Kabupaten Purworejo crucial untuk dilaksanakan.
Sementara itu, Kasubid Penerapan Fasilitasi PPE juga menambahkan bahwa penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 penting untuk disusun mengingat Purworejo merupakan wilayah yang dilintasi oleh jalur perpipaan distribusi BBM dari Cilacap menuju Yogyakarta. Selain itu, pada kesempatan ini juga disampaikan hasil simulasi perhitungan risiko berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi pelaporan Siraja Limbah B3 untuk memberikan gambaran metode analisis yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Menindaklanjuti pertemuan ini, Kabupaten Purworejo akan segera membuat perencanaan kegiatan serta pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Program Kedaruratan.
Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten mengupayakan menyusun program kedaruratan dapat mempercepat terwujudnya dokumen Kedaruratan skala Kabupaten/Kota.
