Pembinaan Lingkungan Untuk Usaha Peternakan Bebek Di Kelurahan Baledono Sebagai Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

 Purworejo, 14 Oktober 2025 — Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak lingkungan dari kegiatan peternakan bebek di Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan kepada para pelaku usaha peternakan.

Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, kegiatan usaha tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip usaha ramah lingkungan, yaitu melalui pengelolaan limbah yang tepat guna mencegah pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan.

Pembinaan ini difokuskan pada tata kelola lingkungan peternakan bebek. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya menjaga kebersihan kandang, pengaturan ventilasi yang baik, penggunaan alas kandang yang kering, serta pengelolaan limbah yang benar untuk mengurangi potensi bau, penyebaran penyakit, dan polusi lingkungan.

Petugas teknis dari DKPP memberikan arahan teknis mengenai cara budidaya ternak bebek yang baik dan sehat. Sementara itu, tim dari DLH memberikan edukasi tentang langkah-langkah pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, di antaranya:

1. Membersihkan kandang secara rutin, termasuk penyemprotan kandang untuk meminimalisir bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

2. Penambahan cairan mikrobakteri pada air minum ternak, yang berfungsi untuk membantu proses fermentasi di dalam tubuh ternak sehingga mengurangi bau menyengat dari kotoran.

Dengan dilaksanakannya kegiatan pembinaan ini, diharapkan para pelaku usaha peternakan bebek di Kelurahan Baledono dapat meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan apabila ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan akibat kegiatan usaha.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis.